Sinergi Wujudkan Pelayanan Bersih, Kantah Luwu Timur Gandeng Kejaksaan Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

MALILI — Dalam upaya memperkuat integritas aparatur dan mencegah praktik menyimpang dalam pelayanan masyarakat, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi pada Rabu, 14 Oktober 2026. Bertempat di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, kegiatan penyuluhan hukum ini menghadirkan jajaran narasumber dari Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur.


Mengusung tema utama "Hindari Gratifikasi, Tegakkan Integritas", acara ini ditujukan khusus bagi aparatur sipil negara di lingkungan BPN Luwu Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap tahapan pelayanan pertanahan berjalan sesuai dengan ketentuan dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN).

Dalam sesi pemaparan, pemateri dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur membedah materi korupsi secara komprehensif, dimulai dari pemahaman dasar tentang perbedaan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa korupsi selalu bermula dari penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan umum.

lanjut, sosialisasi ini juga menyoroti dampak nyata korupsi di sektor pertanahan yang sangat merugikan masyarakat. "Praktik korupsi tidak hanya membuat pelayanan menjadi lambat dan mahal dari tarif resminya, tetapi juga memicu sengketa berkepanjangan hingga hilangnya tanah warisan milik warga," demikian poin penekanan dari pihak narasumber.

Untuk meningkatkan kewaspadaan pegawai, Kejari Luwu Timur turut membongkar sejumlah titik rawan dan modus operandi yang sering terjadi di kantor pertanahan, seperti pungutan liar di luar tarif resmi (PNBP), suap percepatan layanan, gratifikasi pasca-layanan, hingga pemalsuan alas hak dan warkah tanah


. Sebagai bentuk pembelajaran nyata, pemateri juga membedah dua kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni mafia tanah kawasan pencadangan transmigrasi di Luwu Timur dan kasus penyalahgunaan wewenang perizinan HGU oleh oknum pejabat BPN.

Sebagai penutup, pihak Kejaksaan memberikan langkah preventif praktis yang harus diterapkan pegawai saat menghadapi tawaran atau tekanan, yakni dengan prinsip empat langkah: Tolak tawaran pada kesempatan pertama, Jelaskan tarif resmi dan prosedur layanan, Catat secara detail insiden tersebut, dan segera Laporkan.

Melalui kolaborasi pembinaan hukum ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk terus membentengi instansinya dengan sistem pelayanan yang transparan, profesional, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Luwu Timur.

Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Sinergi Wujudkan Pelayanan Bersih, Kantah Luwu Timur Gandeng Kejaksaan Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
  • Sinergi Wujudkan Pelayanan Bersih, Kantah Luwu Timur Gandeng Kejaksaan Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
  • Sinergi Wujudkan Pelayanan Bersih, Kantah Luwu Timur Gandeng Kejaksaan Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
  • Sinergi Wujudkan Pelayanan Bersih, Kantah Luwu Timur Gandeng Kejaksaan Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
  • Sinergi Wujudkan Pelayanan Bersih, Kantah Luwu Timur Gandeng Kejaksaan Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
  • Sinergi Wujudkan Pelayanan Bersih, Kantah Luwu Timur Gandeng Kejaksaan Gelar Sosialisasi Anti Korupsi